Komentar
Kota Bima,- RSUD Komodo merupakan salah satu Rumah
Sakit prioritas dalam transformasi layanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan
Kemenkes 2023 lalu. RSUD Komodo telah dilengkapi dengan fasilitas pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan berstandar internasional meliputi pelayanan
rawat jalan, rawat inap, layanan unit kritikal (ICU, NICU, PICU), layanan gawat
darurat, ruang operasi, serta layanan penunjang berupa laboratorium, radiologi,
dan apotek.
Oleh karena itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Drs. H. Mukhtar,
MH melakukan studi tiru ke RSUD Komodo Labuhan Bajo sebagai persiapan rencana
pembangunan RSUD Kota Bima, Jum'at, 25 Oktober 2024.
Pada kunjungan ini H. Mukhtar didampingi pula oleh Ketua DPRD
Kota Bima, Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR, Kadis Kominfotik, Kadis
Sosial, serta Direktur RSUD Kota Bima dan Kabag Prokopim Kota Bima.
H. Mukhtar mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bima mendapatkan
anggaran dari Kementerian Kesehatan kurang lebih sebesar 170 M untuk membangun
Rumah Sakit di Kota Bima.
"Menteri Kesehatan lalu merekomendasikan untuk melihat dan
mengikuti prototipe di RSUD Labuhan Bajo," ungkapnya.
H. Mukhtar berharap koordinasi, komunikasi dengan Kabupaten
Manggarai Barat khususnya pihak RSUD Komodo Labuhan Bajo dapat membantu
persiapan pembangunan RSUD Kota Bima.
"Dalam tahap ini kami masih perencanaan, karena anggaran
dari Kementerian Kesehatan di Tahun 2025," tutupnya.
Sementara itu Pj. Bupati Manggarai Barat Ondy Siagian
menyampaikan bahwa Pemerintah Manggarai Barat dan RSUD Komodo masih terus
belajar dan masih banyak rencana-rencana terkait dengan pengembangan
pembangunan Rumah Sakit ini.
"Oleh karena itu, kunjungan ini menjadi momen kita untuk
berbagi pengalaman serta diskusi untuk berbagi pengetahuan," ungkapnya.
RSUD Komodo lanjutnya, merupakan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh
Kementerian Kesehatan menjadi Rumah Sakit Jejaring Pengampun Pelayanan
Koriokospiler Strata-1. Mengingat Labuhan Bajo sebagai daerah pariwisata super
prioritas, maka dukungan-dukungan dari pemerintah pusat dapat diberikan.
"Kami harus tetap meningkatkan kapasitas dan komptensi SDM
serta birokrasi di pemerintahan," ucapnya (***)