Komentar
Kota Bima,– Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (LPG subsidi) di Kota Bima dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan warga. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bima langsung menggelar rapat koordinasi bersama jajaran terkait, Selasa (15/7/2025).
Rapat dipimpin langsung Wali Kota Bima dan dihadiri Sekretaris Daerah, Plt Asisten II, Kepala Dinas Koperindag, serta Kabag Ekonomi Setda Kota Bima.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa kelangkaan gas subsidi ini harus segera ditangani, karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, khususnya warga kurang mampu.
“Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Ini menyangkut kepentingan masyarakat kecil,” ujar Wali Kota dalam pertemuan tersebut.
Dari hasil evaluasi, kelangkaan gas elpiji 3 kg terjadi karena beberapa faktor, mulai dari meningkatnya kebutuhan di musim kemarau, dugaan penyelewengan distribusi oleh oknum pangkalan, hingga banyaknya pengecer ilegal yang menjual di luar ketentuan.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkot Bima langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB. Hasilnya, Pertamina siap melakukan tambahan pasokan (ekstra dropping) gas elpiji 3 kg mulai Rabu (16/7/2025).
“Kita juga akan lakukan operasi pasar secara berkala untuk menstabilkan harga dan pasokan di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Bima juga menggandeng aparat kepolisian dan membentuk Satgas Pengendalian Distribusi LPG 3 Kg. Satgas ini melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Koperindag, camat, lurah, hingga RT/RW.
“Bagi pangkalan yang terbukti melakukan kecurangan, kita tidak segan-segan mencabut izin rekomendasinya,” tegasnya.
Langkah-langkah ini diambil agar distribusi gas subsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Warga Kota Bima pun diimbau untuk melaporkan jika menemukan penjualan LPG 3 kg di atas HET atau distribusi yang tidak sesuai ketentuan. (***)