Komentar
Kota Bima - Kebijakan rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan Wali Kota Bima, H. Arahman H. Abidin, memicu gelombang protes. Senin (1/9/2025), massa dari LSM LKPM NTB bersama warga Kota Bima menggelar demonstrasi di Kantor DPRD dan Kantor Wali Kota Bima.
Mereka menuding kebijakan itu sarat dendam politik dan cacat hukum. "Kami menilai perubahan status dan penempatan jabatan ini tidak mengacu pada regulasi yang ada. Sistem birokrasi yang tidak sesuai aturan jelas merusak kepercayaan publik," tegas Ketua LSM LKPM NTB, Amiruddin.
Aksi sempat memanas ketika massa mendorong gerbang kantor Wali Kota hingga jebol. Namun situasi berhasil dikendalikan aparat kepolisian dan TNI yang berjaga ketat, sehingga tidak terjadi insiden serius.
Meski awalnya dialog di halaman kantor Wali Kota buntu, Arahman akhirnya memanggil perwakilan massa untuk berdialog secara tertutup. Hanya wartawan tertentu yang diizinkan meliput pertemuan tersebut.
Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, menepis tudingan cacat hukum. "Penempatan dan perubahan posisi dalam kebijakan rotasi mutasi ini sudah mengacu pada aturan dan mekanisme yang sah," ujarnya saat menemui massa aksi.
Sementara itu, Wali Kota Arahman menegaskan kesiapannya menghadapi gugatan hukum bila kebijakan ini dianggap bermasalah. "Jika kebijakan ini dianggap bermasalah, kami siap menghadapinya di PTUN. Kami juga akan melakukan evaluasi menyeluruh agar penyegaran birokrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum," katanya.
Aksi ini menambah panas dinamika birokrasi di Kota Bima. Publik kini menunggu tindak lanjut evaluasi pemerintah daerah sekaligus kemungkinan sengketa hukum jika benar-benar berlanjut ke PTUN. (Red)