Bupati Bima Bacakan Komitmen Bersama Saat Menghadiri RAKOR DRPPA di Kantor Gubernur NTB

Iklan 970x250 px

.

Bupati Bima Bacakan Komitmen Bersama Saat Menghadiri RAKOR DRPPA di Kantor Gubernur NTB

Senin, 07 Maret 2022

Kabupaten Bima,- Kunjungan Kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si ke NTB Senin (7/3) selain melakukan Rapat Koordinasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)  di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB juga menghadiri Launching kabupaten/kota Ramah Perempuan dan Layak Anak Se-NTB dan Penanda tanganan Komitmen Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak (KRPLA) antara Pemerintah Provinsi NTB dengan para Bupati dan Walikota.


Dalam Rakor yang dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi SE dan beberapa pimpinan daerah seluruh NTB tersebut, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE didaulat untuk membacakan komitmen bersama di hadapan seluruh pemangku kepentingan di NTB untuk mewujudkan Provinsi dan Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak Anak (KRPLA).


Menteri PPPA I.G.A.Bintang Darmawati dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya semua level pemerintahan berkomitmen mewujudkan daerah ramah perempuan dan anak. "Upaya ini tentu saja dimulai dari level paling bawah. Tidak akan ada provinsi ramah perempuan dan layak anak tanpa kabupaten/kota ramah perempuan layak anak. Demikian pula tidak akan ada kabupaten/kota ramah perempuan dan layak anak tanpa desa/kelurahan ramah perempuan layak anak". Tandasnya. 


Sementara itu, Bupati Bima memaparkan, Pemerintah kabupaten Bima menindak lanjuti komitmen bersama tersebutdengan  menerbitkan Surat Keputusan (SK) nomor 03/III/2022 Tentang Penetapan 16 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di kabupaten Bima.


"16 desa tersebut akan menjadi 1 desa model dan 15 desa rintisan integrasi  program   dan   kegiatan   untuk mendukung   pelaksanaan   pencapaian   indikator dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan DRPPA. Langkah ini juga penting dalam melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan model, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa/kelurahan untuk memastikan implementasi DRPPA". Jelas Bupati  


 "Hal terpenting adalah sinergitas program dan kegiatan yang mencakup fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak, pelibatan  perempuan   dan   anak  dalam  proses pembangunan di desa/kelurahan. Upaya ini mensyaratkan penyediaan  data yang  memuat  data  pilah tentang perempuan dan anak.


Aspek lainnya adalah fasilitasi   pendampingan   penyusunan    Perdes, advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan  desa  dan  pendayagunaan  aset  desa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa/kelurahan.


Ada banyak tantangan yang harus diselesaikan antara lain peningkatan   pemberdayaan   perempuan   dalam kewirausahaan berprespektif gender, penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak, pencegahan  kekerasan terhadap perempuan dan anak, penghapusan pekerja anak dan pencegahan perkawinan usia anak  di tingkat desa/kelurahan. Juga layanan komprehensif di tingkat kabupaten dan  provinsi bagi perempuan dan anak korban kekerasan". Jelas Bupati 


Pada Rakor tersebut Bupati Bima didampingi Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima Drs. Syahrul, Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda  Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc   dan Kabid Sosbud DPMD Iman N.Sulaiman S.Sos. (SB02)