Komentar
Kota Bima – Unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2027 yang digelar di Gedung Seni Budaya Kota Bima.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan bersama anggota DPRD dari lintas komisi hadir, di antaranya Haerun Yasin (Komisi I), Gina Adriani (Komisi II), serta Amir Syarifudin (Komisi III).
Alfian menegaskan, Musrenbang merupakan forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. DPRD, kata dia, memiliki peran penting dalam memastikan perencanaan pembangunan tetap berpijak pada aspirasi publik.
“Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses, rapat dengar pendapat, hingga kajian DPRD menjadi dasar dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang harus terintegrasi dalam perencanaan daerah,” ujarnya.
DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Bima agar mampu menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan agenda pembangunan Provinsi NTB dan pemerintah pusat guna mengoptimalkan capaian target pembangunan.
Selain itu, penguatan kemandirian fiskal turut menjadi sorotan. DPRD menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi lokal, termasuk pengembangan produk unggulan dan kekayaan budaya daerah.
Sementara itu, Wali Kota Bima H. A. Rahman menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan layanan kesehatan, hingga penanganan lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengendalian banjir.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
Menurutnya, pembangunan Kota Bima ke depan harus berorientasi pada pembangunan manusia sebagai pusat kebijakan. Daya saing daerah, kata dia, tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, adaptif, dan produktif.
“Kita ingin memastikan seluruh masyarakat Kota Bima memperoleh akses yang adil terhadap kebutuhan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, layanan air bersih, sanitasi, hingga lingkungan hidup yang layak dan berkelanjutan,” ujarnya.
Wali Kota menegaskan, Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang dialog pembangunan yang harus mampu menghasilkan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk menyusun perencanaan yang lebih tajam, berbasis data, terukur, serta berorientasi pada hasil dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah dan integrasi lintas sektor.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan lahir kesepakatan pembangunan yang kuat, sinergis, dan berkelanjutan guna mewujudkan Kota Bima yang maju, (Red)